Peredaran Uang di Batam Naik Rp 3,4 T

Sebelumnya Hanya Rp 1,6 T

MESKI Batam mulai pertengahan 2008 sampai sekarang masih merasakan dampak krisis ekonomi global, yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi, namun ternyata peredaran uang kartal di kota industri ini justru meningkat tajam.
Tidak tanggung-tanggung, selama 2008 peredaran uang kartal meningkat dua kali lipat dari Rp 1,6 triliun (2007) menjadi Rp 3,4 triliun (2008). Hal tersebut disampaikan Pemimpin Bank Indonesia (BI) Batam Irwan Lubis, saat berkunjung ke Tribun Batam, Selasa (10/2). Menurutnya, peningkatan kebutuhan uang kartal di Batam karena beberapa faktor.
Pertama, mulai awal 2008 sampai pertengahan tahun terjadi penambahan investasi yang cukup besar di Batam. Beberapa pabrik baru dibuka seperti Epcos di Panbil Mall dan kawasan industri lain. Tahun 2008, menurut catatan BI, merupakan tahun pertumbuhan tertinggi (booming) industri galangan kapal. Selain itu, tahun lalu terjadi pertumbuhan sektor perdagangan yang besar, sehingga memerlukan dana segar.
Meningkatnya kebutuhan uang kartal juga diakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan kebutuhan uang di industri meningkat. “Faktor PHK memang ada tapi kecil,”ujar Irwan seraya menambahkan angka PDRB (produk domestik regional bruto) di Batam mencapai Rp 40 triliun.
Kunjungan Irwan Lubis ke redaksi Tribun Batam merupakan jalinan silaturahmi sekaligus pria berkacamata itu pamitan. Terhitung 13 Februari mendatang, Irwan akan berpindah tugas ke Kantor BI Pusat, tepatnya di Direktoran Pengawasan Perbankan.
Irwan membawa tiga staf, Moh Nuryazidi dan Oikos Mando Panjaitan selaku Analis Ekonomi Muda, serta Harso yang bertugas di bidang UMKM. Rombongan diterima langsung Redaktur Pelaksana Tribun Batam Ahmad Suroso, Manager Produksi Eddy Mesakh, dan jajaran redaksi lainnya. (nix)

Indonesia Terancam Kehilangan ZEE

INDONESIA terancam kehilangan kekuasaan atas laut zona economi ekslusif, jika tidak cepat-cepat membentuk Penjaga Laut dan Pantai Indonesia atau Indonesia Sea and Coast Guart (ISCG). Sebab, tidak lama lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menetapkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) empat. Salah satu isinya adalah bagi negara yang tidak mampu mengelola ZEE-nya maka akan diambil PBB guna dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Demikian pernyataan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Nada Faza Soraya kepada sejumlah wartawan, Senin (16/6) di kantornya. Sebab itu, Kadin bekerjasama dengan Pemko Batam dan Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia (YPMI) mendesak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk sesegera mungkin membentuk ISCG sehingga ada badan negara yang tetap menjaga kelautan Indonesia.
“Saya sangat khawatir dengan kondisi dan masa depan kedaulan kelautan Indonesia. Kita sebagai negara kepulauan dan kelautan sampai sekarang belum memiliki ISCG yang merupakan lembaga wajib yang harus dimiliki sebagai negara kepulauan dan kelautan,”kata Nada.
Tidak hanya ISCG yang segera dibentuk, namun, wanita berkerudung itu juga mengusulkan agar secepatnya DPR dan MPR-RI melakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 dengan penambahan di salah satu pasalnya  bahwa Indonesia adalah negara kepualauan yang berwawasan nusantara sesuai dengan Deklarsi Juanda.
“Saya 12 Desember 2004 lalu mengikuti seminar rancangan UNCLOS 4 yang diselenggarakan di Yogyakarta. Salah satu isinya adalah merencanakan pengambil alihan oleh PBB untuk ZEE jika negara yang memilikinya tidak memanfaatkan dengan baik. Ini sangat meresahkan dan harus diantisipasi. Jangan sampai kita kehilangan wilayah kedaulatan di laut,”kata Nada.
Untuk itu, Kadin Batam dan YPMI telah mengirimkan kajian dan rancangan pembentukan ISCG serta usulan amandemen UUD 1945 kepada MPR, sekitar 10  hari lalu. “Sampai sekarang memang belum ada tanggapan,”akunya.
Ditegaskan, desakan kepada pemerintah pusat akan terus dilakukan. Pada Rabu, 25 Juni mendatang, Kadin Batam dan Pemko Batam akan menggelar seminar dan dialog tentang Peranan Penjaga Laut dan Pantai Indonesia atau ISCG dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun.
Seminar tersebut dimaksudkan bisa mengumpulkan ide-ide yang nantinya akan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Secara dasar hukum, Indonesia telah memiliki pegangan untuk pembentukan ISCG dengan telah disahkannya Undang-undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 yang isinya menetapkan pembentukan ISCG untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut.
Acara seminar yang bakal diselenggarakan di i hotel Batam menghadirkan lima pembicara yakni Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam Syamsul Bahrum, Kepala Direktorat Pendidikan Angkatan Laut RI Laksda Sunaryo, Ketua Indonesia Nation Ship Owner Assotion Asosiasi (INSA) Batam Zulkifli Amura, dan Ketua Pelayaran Rakyat (Pelra) Asmadi.
“Kami juga mengundang seluruh kepala daerah yang ada di Kepri dan delapan provinsi kepulauan yakni Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, NTT, NTB, Maluku, dan Maluku  Utara,”terang Nada. Diharapkan, setelah adanya rekomendasi hasil semenar nantinya, tahun ini ISCG bisa langsung dibentuk presiden. “BBK siap menjadi pilot projeck ISCG karena  kita telah memiliki PP tentang FTZ dan pelabuhan bebas. ISCG juga bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan FTZ,”tambahnya. (sri murni)

Berkunjung ke Barak Tahanan Vietnam Natuna

Tidak Seorang Pun Bisa Bahasa Indonesia dan Inggris

“Huuuu…Huuu…Huuu,”Sorak sorai itu langsung terdengar bergerumuh ketika rombongan wartawan turun dari mobil yang diparkir di halaman depan barak tahanan Vietnam, Natuna. Sorakan itu bukan bermakna mengejek, tetapi ternyata bentuk komunikasi yang kerap dilakukan para tahanan Vietnam kepada siapa saja yang mengunjungi mereka, sebagai bentuk sambutan.
Sorakan itulah salah satu bahasa komunikasi yang mereka bisa katakan disamping bahasa isyarat. Lain dari itu, mereka tidak bisa mengungkapkan apa-apa karena tidak satupun dari tahanan bisa berbahasa selain bahasa Vietnam, baik bahasa Indonesia maupun Inggris.
Barak itu terletak di belakang bangunan markas Polisi Militer, Jalan Datuk Kaya M Wan Benteng, Ranai, Natuna. Tepatnya berhadapan dengan markas Pangkalan Angkatan Laut Ranai yang jaraknya hanya beberapa meter dari Pelabuhan Udara Ranai (Rantau Nan Indah).
Barak itu sangat sederhana. Seluruhnya terbuat dari kayu dengan luas kurang lebih 10×50 meter. Di dalamnya terdapat 311 tahanan yang ditangkap kesatuan Angkatan Laut dan Polisi Ranai. Mereka adalah anak buah kapal dari 48 kapal asing yang melakukan ilegal fishing dan diamankan di perairan Natuna mulai Desember sampai April lalu.
Tidak seluruh tahanan berasal dari Vietnam, tetapi beberapa ada yang berasal dari Thailand, Philipina, dan Malaysia. Ketiak Tribun berkunjung, hari menunjukan sekitar pukul 10.15 WIB, Minggu (11/5).
Waktu itu penghuni barak sedang bersantai. Beberapa jam sebelumnya mereka telah sarapan, dan sedang menunggu jadwal makan siang. Sebagian mereka tampak duduk-duduk sambil merokok di dalam barak. Beberapa juga terlihat tidur-tiduran di balai yang terbuat dari papan tanpa kasur maupun alas tidur. Tidak sedikit pula yang beristirahat di atas ayunan tali yang dipasang di atas balai kayu di dalam barak. Segelintir tahanan terlihat duduk sambil bercerita bersama rekan-rekannya di belakang barak sambil memandang langsung ke laut Natuna.
Karena tidak satu pun yang bisa bahasa Inggris maupun Indonesia, rombongan wartawan memang agak kesulitan berkominukasi. Untung saja, seorang anggota Angkatan Laut yang mendampingi wartawan Sertu Dwi Joko R bisa berbahasa Vietnam, meskipun hanya mampu menanyakan nama dan umur.
Begitu rombongan masuk ke dalam barak, para tahanan yang semuanya laki-laki, langsung berkumpul dan mengelilingi rombongan. Di antara pria-pria warga negara asing itu, ternyata terdapat dua anak yang masih di bawah umur. Keduanya adalah Dinh The Dan (10) dan Nguyen Thanh Bung (12). Din tertangkap Penjaga Perbatasan Indonesia bersama ayahnya Din Wan Dan (42) dan puluhan pekerja kapal pencari ikan ilegal di laut Natuna.
Sementara Nguyen, tidak memiliki keluarga karena ia ikut melaut bersama para tetangganya di kapal berbendera Vietnam. Dengan bahasa isyarat, Nguyen mengaku masih bersekolah di negaranya dan duduk di kelas 6 SD. Sementara Din, duduk di kelas 5 SD.

Sehari Habiskan 300 Kg Beras

TINDAKAN ilegal fishing oleh kapal-kapal asing, bagai buah simalakami bagi petugas keamanan Indonesia yang bertugas di Natuna maupun pemerintah daerah setempat. Sebab, penangkapan ilega fishing selama ini telah menjadi beban anggaran pemerintah dan instansi keamanan, baik Kepolisan maupun Angkatan Laut.
Sebanyak 48 armaga kapal asing yang tertangkap di perairan Natuna sejak Desember sampai April lalu, di dalamnya memuat sekitar 600 anak buah kapal bersama para pimpinan mereka. Ke-600 ABK tersebut kini ditahan di dua tempat. Sebanyak 311 orang berada di barak tahan Vietnam di Ranai, sedangkan sisanya berada di tahanan Pulau Tarempa.
Ke-600 ABK itulah yang kini menjadi beban pemerintah. Sebab, setiap hari mereka harus diberi makan dan diperhatikan kondisi kesehatannya. Bupati Natuna Daeng Rusnadi dan Komandan Angkatan Laut Ranai Kolonel Laut (P) Deddy Suparli menceritakan, setiap harinya para tahanan itu menghabiskan paling sedikit 300 kg beras. Makanan pokok itu disuplai pemerintah daerah Natuna yang dananya diambil dari APBD.
“Pemerintah memang hanya memberikan beras saja pada mereka. Sementara yang masak mereka sendiri,”tutur Daeng pada Tribun yang berkunjung ke Ranai, Natuna, Minggu (11/5). Sebanyak 300 kg beras itu dialokasikan untuk dua tempat yakni tahanan di Tarempa dan Ranai.
Beras yang diberikan, selanjutnya akan dimasak sendiri oleh para tahanan. Di barak tahanan Vietnam di Ranai, setiap harinya makanan dimasak secara bergantian oleh penghuni. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kapal yang mereka tumpangi.
Satu kapal diberikan satu dapur. Satu dapur luasnya kurang lebih 50×120 cm. Mereka tidak diberikan perlengkapan masak apapun, baik kompor, periuk, atau wajan. Alat masak diambil dari kapal masing-masing tahanan. Untuk memasak, mereka tidak menggunakan kompor, melainkan tunggu kayu. Tidak mengherankan, jika setiap dapur yang mereka gunakan penuh dengan warna hitam, akibat asap kayu yang mengepul setiap pagi, siang, dan sore.
Siapa saja yang memasak? Semuanya diserahkan kepada ketua kelompok untuk mengatur tugas anggotanya, termasuk tugas membersihkan barak. Para tahanan memang hanya diberikan beras tanpa tambahan lauk. Jika mereka ingin makan dengan lauk, mereka harus mencarinya sendiri di laut.
“Kami memberikan alat tangkap seperti pancing dan kail. Kalau mereka mau makan dengan ikan, tinggal mencarinya sendiri di laut. Kadang-kadang kalau ada dana, kami berikan indomi untuk mereka masak sendiri,”cerita Sertu Dwi Joko R dari kesatuan Angkatan Laut Ranai yang bertugas menjaga barak tahanan Vietnam.
Saat Tribun berkunjung, ternyata dapur tidak hanya digunakan untuk memasak, tetapi sekaligus tempat berinstirahat dan bersantai pada siang hari. Setelah selesai mengolah makanan di pagi hari, api tungku mereka padamkan. Beberapa dari tahanan kemudian memasang ayunan tali di areal dapur.
Untuk menambah pasokan makanan para tahanan, mereka juga diberikan lahan bercocok tanam. Lokasinya berada di belakang Markas Angkatan Laut Ranai. Luasnya cukup lumayan. Di lahan itulah para tahanan menanam sayur mayur, cabai, bawang, dan kebutuhan dapur lainnya.
Meskipun para pelaut itu adalah tahanan, tetapi mereka tidak sepenuhnya diperlakukan seperti tahanan para umumnya. Mereka hanya dilokalisasi di lingkungan Markas PM dan Markas Lantamal Ranai.
Para tahanan dibagi menjadi dua. Pertama adalah tahanan utama yang terdiri atas nakhoda dan pimpinan kapal. Kedua, adalah tahanan yang berisikan para ABK (anak buah kapal). Tahanan utama dipenjara layaknya tersangka di tahanan Markas Lantamal Ranai.
Sementara para ABK ditahan di barak di belakang Markas PM Ranai. Tidak seperti tahanan utama yang tidak diperbolehkan keluar ruang tahanan, para ABK masih diberikan kebebasan beraktivitas di dalam lingkungan Markas PM dan Lantamal yang sekelilingnya dipagar kayu dan terletak di tepi laut.
“Para tahanan ini (ABK) bisa mencari ikan, mancing atau menjaring ke laut di belakang markas PM. Yang penting mereka tidak boleh keluar Markas apalagi sampai bergabung dengan masyarakat sekitar,”kata Joko.
Setiap harinya, para tahanan wajib mengikuti apel pagi sekitar pukul 07.00 dan apel malam sekitar pukul 21.00. Pada setiap apel, selain mengabsen satu per satu tahanan, sekaligus menanyakan kondisi kesehatan mereka. Jika ada tahanan yang merasa kurang sehat akan langsung diperiksa oleh dokter umum yang bertugas yakni Letda dr Abraham dari Angkatan Laut Ranai. (sri murni)

Banyak yang Keenakan Tinggal di Indonesia

“CHACHA…..Vietnam…,”dua kata itu berulang-ulang diucapkan Nguyen Thanh Bung seraya menggerak-gerakan kedua tangannya sehingga membentuk tanda hati. Sejumlah wartawan yang mendatangi barak tahanan Vietnam di Ranai, Natuna, Minggu (11/5) pun saling bertatap dan bingung, apa yang dimaksud bocah berusia 12 tahun itu.
Untung saja, tidak lama berselang Sertu Dwi Joko R dari kesatuan Angkatan Laut Ranai, yang bertugas menjaga barat datang menghampir wartawan yang sedang berkumpul dengan Nguyen dan tahanan lainnya, datang. Ia langsung mengartikan maksud Nguyen.
“Dia bilang, dia (Nguyen) rindu mamanya di Vietnam,”jelas Joko. Kata chacha (bahasa Vietnam) berarti ibu. Tidak heran, bocah bermata sipit itu sangat merindukan ibu, ayah, dan adik-adiknya. Siswa kelas 6 sekolah dasar di negaranya, kini hidup seorang diri di barak tahanan tanpa keluarga.
Ia tertangkap petugas perbatasan Indonesia di perairan Natuna bersama anak buah kapal (ABK) lainnya saat melakukan ilegal fishing (pencurian ikan). Joko menceritakan, beberapa bulan lalu saat Nguyen diperiksa petugas dari Batam yang mengerti bahasa Vietnam sempat mengungkapkan dirinya terpaksa ikut ilegal fishing seorang diri demi membantu ekonomi keluarganya. Nguyen merupakan anak tertua dari lima bersaudara.
Satu hal yang masih membuat Nguyen menikmati hidup di barak karena ia memiliki teman sebaya yakni Dinh The Dan (10). Bedanya, di barak Dinh masih memiliki ayah yang setiap saat mendampinginya. Baik Nguyen maupun Dinh ingin cepat pulang ke Vietnam bertemu seluruh keluarga mereka.
Bagi Nguyen, Dinh, dan seluruh tahanan ilegal fishing yang ditempatkan di barak, pemulangan ke Vietnam sebenarnya bisa dilakukan sesegera mungkin. Hanya saja, yang berkewajiban memulangkan mereka bukanlah pemerintah Indonesia, melainkan pemerintah Vietnam melalui kedutaan besarnya yang ada di Indonesia.
“Kami masih menunggu kapan mereka akan dipulangkan kedutaan besar Vietnam. Kalau kami maunya secepatnya mereka dipulangkan,”kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut Ranai yang ditemui Tribun beberapa saat sebelum mengunjungi barak.
Ia menambahkan, semakin lama pemerintah Vietnam dan pemerintah negara lain yang menjadi asal tahanan ilegal fishing, Thailand, Cina, Filipina, dan Malaysia, memulangkan para tahanan, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk menanggung makan dan biaya kesehatan mereka.
“Kalau statusnya ABK, mereka tidak kita adili dan bisa dipulangkan kapanpun. Yang tetap kita tahan itu nakhoda dan pimpinan kapal. Mereka harus menunggu proses peradilan,”terang Joko lagi.
Dari 311 tahanan yang ada di barak tahanan Vietnam, ternyata tidak sedikit yang tidak ingin dipulangkan ke negara asal. Nguyen Thanh Phang misalnya. Pria berusia 25 tahun ini, sudah dua kali akan dipulangkan pemerintah Vietnam, namun menolak. Alasannya, ia lebih senang berada di Indonesia, khususnya di barak, karena bisa makan nasi dan ikan lebih banyak daripada di negaranya.
Alasan itu diungkapkan langsung Thanh dalam bahasa isyarat dan tiga kata bahasa Indonesia. Di antara semua tahanan, Thanh merupakan satu-satunya warga Vietnam yang bisa mengungkapkan    bahasa Indonesia, meskipun hanya tiga kata. Ketiga kata itu pun tidak bisa ia ucapkan dengan sempurnya. “Maka, ika, baya,” begitu ia berulang-ulang melafalkannya. Maka berarti makan, ika berarti ikan, dan baya bermakna banyak.
Pertama kali mendengar ucapan Thanh, para wartawan sempat bingung. Tapi setelah diutarakan berulang-ulang oleh Thanh, para kuli tinta pun mereka-reka artinya yang kira-kira,”di Indonesia bisa lebih banyak makan ikan dan nasi ketimbang di Vietnam.”
Hal ini dibenarkan Sertu Dwi Joko R. Dari pemeriksanaan yang pernah dilakukan, alasan beberapa tahanan tidak mau dipulangkan ke negaranya karena merasa sangat enak tinggal di Indonesia.
“Mereka (tahanan) ketika diperiksa tim yang mengerti bahasa Vietnam banyak yang lebih memilih tinggak di Indonesia. Kata mereka disini (Indonesia) bisa lebih banyak makan daripada kerja. Di Vietnam mereka lebih banyak kerja, makannya sedikit. Begitu juga di kapal, mereka hanya istirahat tiga jam sehari semalam, sementara makannya sangat dibatasi,”tutur Joko.
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap para tahanan, kepolisian Ranai terpaksa mendatangkan tim pemeriksa dari Batam dan Tanjungpinang yang bisa mengerti bahasa Vietnam, Thailand, dan Filipina. Sebab, para tahanan tidak bisa mengerti ketika diajak komunikasi dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. (sri murni)

Catatan Uji Sinyal Telkomsel Padang-Pekanbaru

Sinyal Kuat, Sepanjang Jalan Bisa Ikuti Kuis

KOMITMEN Telkomsel untuk menjangkau sampai ibukota kecamatan-kecamatan se-Indonesia, sudah dibuktikan dengan perjalanan uji sinyal atau drive test yang dilakukan managemen bersama wartawan se-Sumatera, dengan menempuh perjalanan bus dari Kota Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru.

BUS pariwisata berkapasitas 40 orang, mulai bergerak dari Hotel Ambacang Kota Padang, tempat menginapnya para peserta uji sinyal, sekitar pukul 07.50 WIB, Sabtu (19/4). Bus berwarna hitam itu berisikan 22 wartawan dari berbagai media yang ada di Sumatera, mulai dari Lampung, Palembang, Padang, Pekanbaru, Batam, dan Medan.
Di dalam angkutan ber-AC itu juga terdapat jajaran pimpinan managemen Telkomsel diantaranya, Ahmad Yunus selaku Vice President Telkomsel Area Sumatera, Rukmono (GM Telkomsel Sumatera Bagian Utara), Gatut Hadi Widodo (GM Telkomsel Sumatera Bagian Tengah), Androw Thaft (Vice President Network Operation Telkomsel), Sigit Rianto (GM Network Operation Area Sumatera Bagian Tengah), dan beberapa karyawan lainnya.
Sebelum berangkat, bus telah dilengkapi alat-alat untuk memantau sinyal Telkomsel sepanjang rute yang akan dilalui. Di atas meja di depan tempat duduk paling depan, telah diletakkan dua laptop lengkap dengan program-grogram yang diperlukan. Laptop telah tersambung dengan beberapa unit alat lagi yang diperlukan untuk mengetahui kekuatan sinyal, termasuk diantaranya antena yang dipasang di atas pintu bus bagian depan.
Dua teknisi Telkomsel pun telah berada di depan laptop tersebut yang turut didampingi Sigit Rianto. Para wartawan pun tidak mau ketinggalan. Begitu bus melaju dengan santai dan hanya berkecepatan sekitar 60 km per jam, insan media juga ikut memelototi peralatan uji sinyal yang disediakan Telkomsel, secara bergantian.
Beberapa peserta yang merasa tidak nyaman berdiri untuk melihat kekuatan sinyal melalui laptop di sepanjang jalan, dari tempat duduk masing-masing mereka tetap memperhatikan kekuatan sinyal melalui handphone yang dibawa.
“Dari Padang ke Bukit Tinggi sinyalnya kuat ya. Rata-rata 6-7 bar,”kata Rilis, peserta dari Lampung Pos. Bukti kekuatan sinyal sepanjang jalan kedua kota tersebut juga dibuktikan dengan acara drive quiz yang ditaja Telkomsel untuk para peserta.
Di atas bus, Hadi selaku Corporate Communication Telkomsel Area Sumatera Bagian Selatan yang merangkat MC, memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar Telkomsel. Para peserta menjawabnya melalui SMS yang dikirimkan ke nomor SMS Centre.
Selain menguji pengetahuan peserta tentang Telkomsel, untuk memenangkan kuis diperlukan kecepatan dan jawaban yang benar. “Jawaban yang paling cepat masuk dan benar, akan mendapatkan point. Point tertinggilah yang akan menang,”kata Hadi.
Dengan antusias para peserta menyimak setiap pertanyaan dan menjawabnya seakurat dan secepat mungkin. Gelaran kuis memang cara ampuh menghidupkan suasana di perjalanan. Medan Padang-Bukit Tinggi yang berkelok-kelok tidak begitu terasa, karena perhatian tertuju pada acara kuis, sambil membuktikan kekuatan sinyal Telkomsel.
Selain kuis yang dikirimkan ke SMS Centre, peserta juga disuguhi kuis yang dijawab langsung ke nomor HP salah seorang managemen Telkomsel. Peserta yang jawabannya paling cepat masuk ke nomor panitia dan benar mendapatkan hadiah langsung.
Tidak terasa, sekitar 2 jam 45 menit bus menyusuri jalan-jalan berkelok, rombongan telah sampai di depan pelataran Jam Gadang, Bukit Tinggi. Di tempat ini telah menanti sebuah tenda yang dibawahnya lengkap dengan peralatan video conference.
Program uji sinyal merupakan kegiatan nasional yang dilakukan serempak se-Indonesia. Selain perjalanan Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru, ada beberapa kota yang juga menggelar acara serupa. Yakni dari Malang ke Yogyakarta, Bandung ke Bogor, Makasar, Parepare, Balikpapan.
Di bawah tenda itu pula, uji teknologi 3G (generasi ke-3) dilakukan dengan melakukan video conference antara peserta di Bukit Tinggi dengan peserta di Yogyakarta, tepatnya di Keraton Yogya.
Awalnya, direncanakan video conference dilakukan secara serempak dengan menghubungkan kelima titik di kota-kota tersebut. Sayangnya, beberapa saat hendak dimulai terjadi gangguan alam berupa hujan deras dan angin yang mengakibatkan gangguan teknis. Padahal sebelum hujan, peserta di kelima kota telah tersambung melalui video conference uji coba.
Alhasil laporan dilakukan hanya melalui dua video conference antara Ahmad Yunus di Bukit Tinggi dan managemen Telkomsel di Yogyakarta. Selepas uji sinyal jaringan 3G, perjalanan dilanjutkan ke Pekanbaru. Bus meluncur sekitar pukul 14.45 WIB yang dilepas dengan cucuran hujan sepanjang jalan.
Membuang kebosanan, kuis-kuis tetap dilakukan. Karena medannya lebih berat, tidak hanya jalan yang berkelok-kelok tetapi juga dirimbuni pepohonan dan kanan-kiri hutan lebat, para peserta pun lebih teliti memelototi sinyal Telkomsel sepanjang jalan.
Di sepanjang jalan dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru, sinyal Telkomsel memang tidak sekuat rute sebelumnya. Di beberapa titip masih terdapat blank spot alias tidak ada sinyal. Diantaranya di Kelok 9, Hulu Aie, dan memasuki 13 Koto Kampar. Namun blank spot tidaklah berlangsung lama, hanya berkisar 2 menit. (sri murni)
Bagikan Bantuan Rp 82 Juta

UJI SINYAL sinyal atau drive test yang dilakukan managemen Telkomsel bersama 22 wartawan se-Sumatera dari Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru, tidak sekedar menguji kekuatan jaringan, sekaligus melakukan aksi peduli sosial. Telkomsel bersama mitranya Ericson menyerahkan bantuan senilai Rp 82 juta yang direalisasikan Rp 50 juta untuk tong sampah dan Rp 32 juta diberikan kepada empat panti asuhan.

RAUT muka Hj Djusni yang keriput, langsung tampak sumringah begitu pembawa acara Hadi yang juga Corporate Communication Telkomsel Area Sumatera Bagian Selatan, mengumumkan Panti Asuhan Ikhwanu S-Shafa sebagai penerima sumbangan.
Sambil tersenyum-senyum, nenek berusia 77 tahun itu menaiki panggung bersama tiga penerima bantuan lainnya. Gigi putihnya pun tampak bersinar diantara kulit wajahnya yang tak lagi mulus. Senyumnya kian kembang, tatkala Hadi menjelaskan setiap panti asuhan yang akan menerima dana tunai sebesar Rp 8 juta.
“Alhamdulillah…Alhamdulillah…terima kasih Pak,”kata-kata itu berulang diucapkan wanita yang tetap terlihat energik itu saat menerima secara simbolis bantuan yang disampaikan langsung Vice President Telkomsel Area Sumatera Ahmad Yunus. Acara penyerahan berlangsung di pelataran Bukit Tinggi, Sabtu (19/4).
Seusai turun dari panggung, kepada Tribun, Djusni mengungkapkan dirinya sangat senang menerima dana bantuan tersebut. Sebab, saat ini Panti Asuhan Ikhwanu S- Shafa yang beralamat di Desa Ladi Mando Kenagarian Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Sumbar, sangat memerlukan suntikan dana.
Panti asuhan yang berdiri sejak 1996 itu memiliki tengah menampung 13 orang lansia (lanjut usia), 45 anak yatim dan piyatu yang tidak mampu, serta enam orang balita yang ditinggal orang tuanya.
“Syukur Alhamdulillah ada bantuan dari Telkomsel. Saya gak nyangka bantuannya sebesar Rp 8 juta. Kami memang sangat memerlukan,”ujar wanita kelahira 1931 itu dengan mata berkaca-kaca.
Dalam bahasa Indonesia yang tidak sempurna dan bercampur bahasa daerah Minang, Djusni menceritakan bantuan itu akan digunakan untuk membeli mesin penggarap sawah. “Harga mesin itu Rp 14 juta. Kami sudah punya Rp 5 juta dan sekarang sudah bertambah menjadi Rp 14 juta. Satu juta lagi, nanti dicari-cari,”tuturnya.
Kok dibelikan mesin? Ternyata Djusni sangat memikirkan sebuah usaha yang bisa membuat panti asuhannya memiliki dana secara kontiniu. Mesin penggarap sawa yang dibeli, nantinya akan disewakan kepada pemilik sawa. Perlu diketahui mayoritas profesi masyarakat Desa Lasi adalah petani sehingga mesin penggarap sawa sangat diperlukan.
Satu hari menggarap sawa, akan menerima uang sewa sebesar Rp 300 ribu. Uang ini nantinya akan dibagikan kepada pekerja Rp 100 ribu, Rp 100 ribu untuk operasional mesin, dan sisanya untuk keperluan panti asuhan. Dengan demikian, panti akan tetap mendapatkan suntikan dana setiap harinya.
Nenek lima cucu itu menjelaskan, biaya operasional panti termasuk untuk uang sekolah anak dan makan serta gaji pengurus, setiap bulannya menghabiskan uang Rp 3 juta. Seorang pengusaha di Bukit Tinggi secara rutin ikut membantu beras untuk panti sebanyak 200 kg.
“Banyak juga warga Lasi yang sekarang berada di luar negeri kalau lebaran pulang kampung dan membantu dana ke panti kami. Alhamdulillah sampai sekarang kami bisa menghidupi anak-anak yang kami tanggung,”tutur Djusni lagi.
Selain memberikan bantuan kepada empat panti, Telkomsel juga menyerahkan bantuan senilai Rp 50 juta kepada Pemko Bukit Tinggi. Bantuan direalisasikan dalam bentuk pemberian tong sampah sebanyak 30 unit yang dibagi 15 tong sampah kering dan 15 tong sampah basah.
Wakil Wali Koto Bukit Tinggi Ismeth Amzis yang hadir pada acara mengatakan, sebagai kota wisata Bukit Tinggi memang harus menjadi kota bersih. “Sejak 28 September 2007 lalu, Pemko telah mencanangkan Bukit Tinggi bebas sampah. Dan Alhamdulillah sekarang kota ini sudah bersih,”ujar Amzis. (sri murni)

Berburu Harta Kuno di Kabupaten Lingga

Mangkuk Ribuan Tahun Ditawar Rp 300 Juta

KABUPATEN Lingga memang tersohor sebagai satu tempat penemuan barang-barang antik yang usianya sudah ribuan tahun. Barang-barang bernilai tinggi digali dari dalam lumpur dan pasir di sepanjang perairan kabupaten termuda di Provinsi Kepri tersebut. Sayangnya, hasil penemuan yang mayoritas oleh masyarakat tempatan banyak yang sudah tidak diketahui rimbahnya karena dijual kepada kolektor lokal Indonesia dan asing. Syukurnya, diantara 80 ribuan penduduk Kabupaten Lingga, salah satunya memiliki kesenangan mengkoleksi benda-benda antik yang harganya tidak ternilai.
Dialah Tengku Kelana. Pria kelahiran 12 September 1961 ini memiliki koleksi ribuan benda-benda antik mulai koin kuno dari berbagai negara, mangkuk, keris, pemutar musik kuno, barang pecah bela, jam tangan, jam dinding, kendi, dan lainnya.
Sabtu (5/4) lalu, Tribun bersama beberapa wartawan lokal Batam berkesempatan menemui ayah beranak tiga itu di kediamannya, Jalan Pasar Dabo Singkep. Mencari rumah Tengku Kelana memang tidaklah sulit. Cukup bertanya kepada pedagang di pasar atau supir dan tukang ojek, dengan cepat mereka bisa memberikan alamat lengkap, bahkan mengantarkan sampai di depan pagar rumah Tengku Kelana.
Pria bertubuh tinggi itu memang cukup terkenal di Dabo Singkep. Tidak hanya karena hobinya mengoleksi benda-benda antik, tetapi karena dia juga sebagai ketua asosiasi pengusaha walet untuk daerah tersebut. Kiprahnya di bidang sosial dan politik juga cukup membuatnya tersohor karena dia juga menjabat sebagai bendahara Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Lingga.
Saat Tribun bertandang ke rumahnya, suami dari Ny Linawati ini tampak sangat ramah. Meskipun Tribun datang sudah cukup malam sekitar pukul 21.00, dengan senang hati pria yang ketika itu mengenakan baju koko berwarna krem dan celana panjang biru tua, melayani percakapan seputar koleksi barang antiknya.
Begitu ditanya apa saja koleksi yang dimiliki, dengan cepat ia mengeluarkan mangkuk-mangkuk kuno yang usianya sudah ribuan tahun. Salah satu yang menarik adalah mangkuk dari Dinasti Ming yang umurnya lebih dari 1000 tahun.
Bentuknya sangat sederhana. Mangkuk itu berwarna hijau berkiameter kurang lebih 20 cm. Ia memiliki motif bunga teratai yang dibentuk timbul dengan menggunakan tangan. “Kita bisa lihat ini buatan tangan karena garis-garis pada motifnya tidak rata dan tidak sama persis. Ada yang garisnya panjang ada yang pendek,”terang Tengku.
Sayang, mangkuk tersebut tidak dalam kondisi sempurna karena beberapa bagian pinggirannya, warnanya telah terkikis sehingga menimbulkan bercak-bercak. Warna tanah liat sebagai bahan pembuat mangkukpun mulai terlihat.
“Mangkuk ini ditemukan di dalam pasir di pantai Pulau Teluk Kabupaten Lingga, makanya kondisinya agak rusak. Kalau ditemukannya di dalam lumpur kondisinya pasti masih sempurna,”jelas lelaki berkumis itu.
Selain usianya yang sangat tua, ternyata mangkuk itu memiliki kehebatan, yakni tahan basi. Makanan apapun yang diletakkan di atas mangkung itu bisa bertahan sampai tiga hari dan tidak basi.
Tengku mengaku, hal itu pernah diujicoba bersama beberapa rekannya. Caranya, ia meletakkan sayur bersantai dan nasi di atas mangkuk selama tiga hari. “Setelah tiga hari, kami periksa teranyata makanannya tidak basi,”ungkap Tengku.
Kepastian bahwa mangkuk itu berasal dari Dinasti Ming, didapatkan Tengku dari buku-buku derektori tentang barang-barang kuno. Buku itu dikeluarkan pemerintah Singapura setiap tahunnya.
“Ada salah satu kolektor dari Singapura yang pernah datang ke rumah saya dan menyocokkan barang-barang saya berdasarkan buku derektori yang dikeluarkan pemerintah Singapura, ternyata mangkuk itu memang berasal dari Dinasti Ming,”akunya.
Mendapatkan mangkuk itu, Tengku mengaku tidak menggali sendiri di Pantai Teluk. Melainkan membelinya dari seorang warga di tinggal di Kampung Kute. Bagi banyak warga di Kabupaten Lingga, barang-barang temuan di Pulau Teluk dianggap sebagai barang tidak berguna.
Karena hobi Tengku sejak 1992 adalah mengoleksi barang-barang kuno, ia pun membeli mangkuk itu hanya dengan harga Rp 300 ribu. Tapi sekarang harga mangkuk itu Rp 300 juta.
“Saya tidak mau jual mangkuk ini karena hanya ada satu. Ada yang pernah menawar Rp 300 juta tidak saya lepaskan. Saya hanya mau menjual barang koleksi saya kalau jumlahnya lebih dari satu,”kata Tengku.
Tidak hanya mangkuk yang ia miliki sebagai benda kuno, tetapi masih ada ribuan. Apa sajakah benda-benda itu? Ikuti terus cerita koleksi barang-barang antik Tengku Kelana yang dihadirkan Tribun secara berseri pada edisi selanjutnya. (sri murni)

Miliki 6.000 Koin Kuno Keluaran Mulai 1867

KOLEKSI pribadi barang-barang antik milik Tengku Kelana, memang membuat takjub orang-orang yang melihatnya. Diantara ribuan benda yang ia simpan dengan rapi, terdapat sekitar 6.000 uang koin kuno dari berbagai negara. Beberapa diantaranya adalah uang koin Dolar Victoria yang dikeluarkan tahun 1867 dan pernah digunakan sebagai alat tukar di Hongkong.
Koin Victoria keluaran 1867 memiliki nilai pecahan satu dolar. Koin ini sekaligus menjadi koin tertua yang disimpan Tengku di dalam lemari pajangannya. Selain koin Victoria 1867, di lemari berpintu kaca dengan tinggi sekitar 1,5 meter itu, tersusun rapi koin-koin Victoria lainnya yang nilainya lebih kecil yakni 1/4 sen dengan tahun pembuatan lebih mudah, 1883.
Sebagai kolektor, Tengku Kelana memang memiliki lemari-lemari spesial untuk menyimpan setiap benda yang disenanginya. Ada empat lemari yang berukuran berbeda dipajang Tengku di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Jalan Pasar Dabo Singkep Kabupaten Lingga.
Keempat lemari itu, menyimpan benda-benda berbeda sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompok uang baik kertas maupun koin, lemarinya berukuran lebar 50 cm dan tinggi 1,5 meter berwarna krem.
Beberapa uang koin disusun di satu rak teratas. Sementara ribuan uang koin lainnya, ia letakkan di dalam mangkuk. Di rak ketiga dari lemari itu, dijejerkan lembaran uang kertas yang juga berasal dari berbagai negara.
Namun koleksi terbanyaknya adalah uang kertas Indonesia mulai yang dikeluarkan saat Soekarno menjadi Presiden RI pertama dan uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang untuk rakyat Indonesia pada masa penjajahannya.
Ciri khusus uang Jepang itu atau yang sering disebut uang perang, adalah tidak memiliki nomor seri karena digunakan khusus pada saat perang. Dari koleksi uang kertas Indonesia yang disimpan Tengku, satu yang banyak mendapat perhatian orang-orang yang berkunjung ke rumahnya, yakni pecahan Rp 600.
Uang itu memiliki gambar Soekarno pada satu sisi saja. Sementara sisi lainnya hanyalah kertas kosong. Selain gambar Soekarno, pada uang itu tertera tahun pengeluarannya yakni 23 Agustus 1948 yang ditandatangani Menteri Keuangan.
“Saya dapatkan uang Rp 600 ini dari seorang warga yang tinggal di Dabo juga,”aku Tengku. Uang yang oleh kebanyakan orang dianggap hanya benda biasa, kini bernilai tinggi. Tengku mengaku uang Rp 600 pernah ditawar Rp 4 juta oleh kolektor yang datang ke rumahnya. Namun, karena Tengku hanya memiliki satu lembar, ia pun enggan memindahtangankan koleksinya itu.
Selain uang, koleksi lain yang kerap mencuri perhatian para tamu adalah tiga buah kendi kuno buatan Cina yang usianya sudah ratusan tahun. Kendi itu bukanlah sembarang kendi karena oleh masyarakat Cina kuno digunakan untuk menyimpan abu jenazah yang sudah dibakar.
Diantara tiga kendi yang memiliki warna coklat dengan motif naga itu, dikatakan Tengku, satu buah sudah pernah digunakan untuk menyimpan abu jenazah. “Yang satu ini memang sudah pernah digunakan. Pernah satu kali saya pindahkan dari tempatnya sekarang, ternyata tengah malam kendi ini bergerak sendiri dan mengganggu orang di rumah. Setelah saya pindahkan barulah kendi ini tidak bergerak lagi,”cerita Tengku seraya menunjukan kendi yang diletakkan di ruang tamu. Tepatnya di depan sofa tamu dan bersebelahan dengan lemari penyimpang uang koin dan uang kertas.
Benda lainnya adalah empat unit pemutar musik tua Gramofon buatan AS yang diproduksi  sekitar tahun 1887. Keempat peti musik yang notabene menggunakan piringan hitam sebagai penyimpan file lagunya, masih bisa berfungsi. “Saya memiliki koleksi sekitar 60-an piringan hitam. Kalau piringannya bagus, suara dari peti musik itu cukup bagus, tapi kalau tidak ya berdayu-dayu jadinya,”ungkapnya.
Hobi menyimpan benda-benda antik, awalnya tidak sengaja dilakukan Tengku. Pria berambut ikal itu menceritakan, mulai menemukan benda-benda antik saat ia berprofesi sebagai pedagang enam keliling sekitar tahun 1989.
Karena tuntutan profesinya, ia kerap berpergian dari satu pulau ke pulau lain di Kabupaten Lingga. Ketika menjajakan emas itulah, ia menemukan barang-barang kuno yang masih disimpan oleh warga. Merasa tertarik dengan benda-benda tersebut, ia pun menawar dan membelinya dari yang memiliki.
“Ada juga barang-barang koleksi saya yang memang dijual langsung oleh warga dengan datang ke rumah. Kalau saya merasa cocok dan serasi dengan benda itu, harganya pun masih terjangkau, biasanya saya beli,”kata Tengku.
Dari ribuan koleksinya, beberapa kali ayah tiga anak itu pernah menjual. Namun, tidak sembarangan benda yang ia relakan berpindah tangan, melainkan jika jumlahnya lebih dari satu.
“Pernah saya jual piring bermotif teratai dari Dinasti Yuan seharga Rp 80 juta. Piring itu saya jual karena saya punya dua,”ceritanya. Selain itu, ia pun pernah memberikan secara cuma-cuma sebuah keris kepada Museum Lingga.
Terhadap hobinya itu, Tengku sesungguhnya memiliki kekhawatiran akan kelangsungan benda-benda antik yang sudah lama disimpan. Usianya yang sudah mendekati setengah abad, tentunya menjadi alasan kekhawatiran tersebut.
Sampai sekarang, belum satupun putra-putrinya menunjukan hobi yang sama dengannya. “Ada satu putri sulung saya yang kelihatannya suka juga dengan barang-barang antik. Namanya Adelia Susanti yang kini sedang kuliah di Universitas Pasundan Bandung. Sementara anak saya yang lain belum peduli. Kalau nantinya tidak satu pun yang mau jadi penerus hobi saya ini, mungkin semua barang antik akan saya jual,”tutur Tengku. (sri murni)

Smart Card, Secerdas Namanyakah?

Beli BBM Bersubsidi Dibatasi

KEBIJAKAN pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak lama lagi akan diterapkan di Batam. Masyarakat tidak lagi bebas menikmati BBM baik solar maupun premium dengan harga subsidi dengan leluasa, melainkan akan dijatah dalam jumlah tertentu. Pembatasan BBM bersubdisi itu berlaku untuk semua jenis kendaraan baik milik pribadi maupun angkutan umum mulai kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, atau lebih.
Pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), kemarin, Kamis (10/4) mulai melakukan sosialisasi kepada Pemko Batam dan para pemilik SPBU (station pengisihan bahan bakar umum) yang ada di Batam.
Sosialisasi bertempat di ruang rapat lantai 5 Gedung Pemko Batam. Sosialisasi dipimpin langsung Kepala PHB Migas Tubagus Haryono yang didampingi beberapa stafnya. Pertemuan tersebut dimoderatori langsung Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika. Pemilik SPBU yang hadir sekitar 20 orang dan tergabung dalam Hiswana Migas Batam, ditambah beberapa kepala dinas Pemko Batam, diantaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ahmad Hijazi dan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum.
Sosialisasi berlangsung tertutup untuk wartawan. Seusai pertemuan, Tubagus Haryono yang didampingi Ria Saptarika kepada sejumlah wartawan, menjelaskan, sosialisasi tersebut masih sosialisasi tahap awal yang sifatnya menjaring aspirasi, pendapat, dan tanggapan dari pemerintah daerah dan pemilik SPBU.
“Pertemuan ini sebenarnya awalnya direncanakan tidak resmi antara BPH Migas dengan Pemko saja. Tapi ternyata yang hadir banyak dari pemilik SPBU Batam. Ini belum sosialisasi kebijakan, karena masih menjaring respon pemerintah daerah kalau kebijakan ini benar-benar diterapkan,”kata Tubagus.
Dikatakan, pemberlakukan smart card baru akan dilakukan kalau sudah ada payung hukum yang jelas yang bentuknya bisa intruksi presiden atau keputusan menteri. Namun sampai sekarang payung hukum tersebut belum dibuah, karena masih tahap sosialisasi rencana kebijakan.
Meskipun demikian, dalam pertemuan tersebut BPH Migas telah memaparkan teknis menyangkut smart card. Kartu itu merupakan bentuk kartu kendali penggunaan BBM bersubsidi. Nantinya setiap pemilik kendaraan akan dijatah dalam jumlah tertentu setiap hari.
“Misalnya untuk mobil jatah premiumnya hanya lima liter yang bisa dibeli dengan harga subsidi per hari. Kalau dia mau beli 10 liter, berarti lima liter lagi dibelinya dengan harga normal alias bukan harga subsidi,”terang Tubagus.
Secara teknis, smart card bisa didapat pemilik kendaraan di setiap SPBU atau tempat lain yang nantinya ditetapkan secara gratis. Sebelum diberikan smart card, pemilik kendaraan akan didata seperti nomor polisi dan wilayahnya, kategori kendaraan, jenis bahan bakar, volume kuota BBM yang bisa didapatkan dalam periode waktu tertentu (hari, minggu, atau bulan).
Setelah kartunya jadi, untuk mobil akan ditempelkan di badan kendaraan, sementara untuk motor bisa dipegang si pemilik. Kartu itu merupakan kartu elektronik yang sudah memuat teknologi komputerisasi. Jadi, setiap kali pemilik kendaraan ingin mengisi BBM, kartu akan discaning sehingga terbacalah identitas kendaraannya dan sisa jatah BBM bersubsidi yang dimiliki.
“Jadi walaupun seseorang mengisi BBM di SPBU berbeda-beda, tetapi akan ketahuan berapa jatah BBM bersubsidinya,”tegas Tubagus. Pembacaan smart cart nantinya akan terhubung di  pusat data yang ada di BPH Migas dan link dengan sistem yang ada di seluruh SPBU. Data juga terhubung dengan sistem di Departemen Keuangan, kementrian ESDM (energi dan sumber daya mineral), bank persepsi, dan Pertamina.
Setiap kali ada transaksi, maka akan terekap data baik identitas SPBU seperti nomor SPBU, ID reader, ID operator, dan identitas si pembeli seperti nomor polisi kendaraan, jenis BBM, kategori kendaraan, jam dan tanggal transaksi, serta volume transaksi.
Untuk penerapan smart card, tentunya memerlukan persiapan teknologi yang harus dipasangkan di setiap SPBU. Namun, sampai sekarang menurut Tubagus, teknologi tersebut baru dipersiapkan. Berapakah biaya yang akan dikeluarkan untuk mengaplikasikan teknologi itu? Tubagus enggan menjawabnya.
“Kita lagi nunggu persetujuan dananya dari Menteri Keuangan. Berapanya, belum tahu,”aku Tubagus.
Kebijakan ini dilatarbelakangi keinginan pemerintah pusat untuk menekan pengeluaran APBN, akibat naiknya harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai 100 dolar AS per barel. Kenaikan itu tentu saja meningkatkan beban subsidi BBM pada APBN.
Perkiraan kebutuhan BBM bersubsidi 2008 ini sebesar 41.596 juta KL (kilo liter) sedangkan kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 35,836 juta KL (asumsi APBN 2008).
Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, terang Tubagus, diperlukan pengendalian kuota sebesar 35,836 KL yang salah satunya dengan memberlakukan smart card atau dinamai pengaturan distribusi sistem tertutup.
Minta Dibentuk Tim Kecil
MENDENGAR sosialisasi dari BPH Migas, Pemko Batam tidak langsung menyetujui rencana kebijakan smart card. Pemko Batam meminta agar kebijakan tersebut dikaji lagi dengan membentuk sebuah tim kecil yang beranggotakan, Pemko Batam, Hiswana Migas, Kepolisian, dan Pertamina.
Ria Saptarika mengungkapkan, tim tersebut nantinya bertugas mengkaji dan membahas dampak positif dan negatif bila diberlakukan smart card. “Jika nantinya tidak berdampak negatif, smart card bisa diberlakukan. Tapi kalau ternyata tidak sesuai, smart card bisa tidak diterapkan,”tegas Ria. (sri murni)

Buruh Makin Sulit Beli Rumah

* Dampak Kenaikan Harga RSH

BEBAN hidup pekerja atau buruh Batam kian hari kian sulit. Setelah terhimpit kenaikan harga bahan makanan, tarif air, dan tidak lama kenaikan tarif listrik, kini harga jual rumah sederhana (RSH) juga telah dinaikan pemerintah dari Rp 49 juta menjadi Rp 55 juta.
Kondisi ini membuat kesempatan buruh di Batam semakin sulit mendapatkan rumah layak huni. Sebab, persyaratan untuk mendapatkan RSH dengan bunga subsidi pemerintah cukup sulit. Gaji calon pembeli rumah (debitur) haruslah antara Rp 1,7 juta sampai Rp 2,5 juta. Sementara upah dasar buruh masihlah Rp 920 ribu.
Situasi ini, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Kepri Hotben Purba, bagai buah simalakama bagi developer.
Di satu sisi, developer memang menghendaki kenaikan harga RSH sebagai dampak kenaikan harga material bangunan yang besarnya antara 10-20 persen. Di sisi lain, kenaikan harga RSH telah menyulitkan developer dalam pemasaran kepada para pekerja karena upah yang tidak mencukupi.
“Dari Apersi Kepri memang mengusulkan kenaikan RSH itu Rp 57 juta. Tapi karena pemerintah menaikannya menjadi Rp 55 juta, saya rasa sudah sangat memadai. Tapi sayangnya, pekerja kita akan semakin sulit mendapatkan rumah karena upah mereka yang tidak mencukupi,”ujar Hotben pada Tribun, Selasa (1/4).
Dalam menetapkan harga baru RSH, pemerintah membagi tiga kelas harga RSH. Kelas pertama adalah Rp 55 juta, kelas kedua Rp 41,5 juta (sebelumnya Rp 37 juta), dan kelas ketiga Rp 28 juta (sebelumnya Rp 25 juta).
Khusus untuk Batam, harga RSH yang berlaku adalah kelas satu. Sementara harga kelas dua dan tiga sudah tidak ada lagi. “RSH di Batam ini memang paling murah Rp 49 juta, itupun sudah sangat jarang. Kalaupun ada pembangunannya sudah lama sebelum adanya kenaikan harga material. Dan lokasinya memang jauh dari pusat kota,”terang Hotben.
Harga RSH yang ditetapkan pemerintah dibarengi dengan penurunan bunga subsidi. Selama lima tahun, bunga KPR yang ditetapkan hanyalah 7,5 persen atau lebih rendah dari sebelumnya yang sebesar 9 persen. Setelah lima tahun masa kredit, debitur akan dikenakan bunga pasar.
Mengatasi kenaikan harga RSH tersebut, tambah Hotben, Apersi Kepri pernah mengajukan proposal pembangunan rumah murah kepada Otorita Batam pada 2007 lalu. Harga rumahanya sangatlah murah hanya Rp 17 juta dan ditujukan khusus kepada para pekerja.
Namun, usulan tersebut sampai sekarang belum terealisasi karena terkendala lahan yang tidak tersedia. “Jika proposal itu disetujui dan lahan 150 hektare yang diminta Apersi bisa tersedia, rumah bisa dijual dengan harga Rp 28 juta. Sehingga para pekerja bisa mendapatkan rumah sederhana yang layak huni,”tambah lelaki asal Sumatera Utara itu.
Di atas lahan 150 hektare tersebut, rencananya Apersi akan membangun 10.500 unit rumah. Pembangunannya dikerjakan oleh beberapa developer anggota Apersi dengan target 1 hektare bisa memuat 70 unit rumah. (nix)

Suka Duka Liputan di Singapura

Cerita ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman saat saya ditugaskan meliput Mantan Mendagri M Maaruf dirawat di Rumah Sakit Elisabeth Singapura. Bagaimana strategi menembus pengamanan di sana, semoga tulisan ini bisa memberi referensi. Selengkapnya bisa dibaca di halaman khusus “Suka Duka Lupitan di Singapura” yang ada di bagian kanan Anda. Get Fut with my story

 

Tubuh Maaruf Dibalut Perban

SETELAH menunggu lebih dari empat jam, akhirnya sekitar pukul 14.20 waktu Singapura, Menter Dalam Negeri Muhammad Maaruf dibawah keluar dari ruang rawat inapnya, Royal Suite Room Rumah Sakit Mount Elizabeth, Orchard Street, Singapura, Rabu (9/5).
Maaruf dibawah dengan sebuah kursi roda oleh seorang perawat laki-laki yang khusus bertugas di kamar rawat inap kelas satu tersebut. Maaruf juga didampingi putri keduanya bersama sang menantu dari putri keduanya itu.
Maaruf terlihat duduk dengan santai di kursi rodanya. Meskipun masih tampak pucat, namun ia terlihat lebih sehat ketimbang saat berada di Jakarta. Maaruf tidak tampak menggunakan infus. Hanya saja, setengah badannya (mulai dada sampai pinggang), dibalut dengan perban. Dan tangan kanannya ditopang dengan alat khusus.
Ketika Tribun menemui Maaruf di depan pintu lift lantai enam rumah sakit dan menyapanya, ia hanya bisa membalas dengan senyum. “Assalamualaikum pak. Apa kabar,”tanya Tribun. Maaruf yang mengenakan sarung kotak-kotak putih hanya menatap Tribun dan melempar senyum.
Saat Tribun mencoba menyapa lebih akrab, tak sepata kata pun keluar dari Maaruf. Sementara anak dan menantu kedua yang mendampinginya, juga tidak mengatakan apa-apa. Anak keduanya yang mengenakan busana kasual dengan kemaja hitam dan celana jeans, sibuk membuka pintu lift.
Sementara sang menantu hanya berdiri di samping kursi roda Maaruf yang didorong perawat. Saat ditanya, si menantu juga hanya diam seraya mengangkat tangan sebelah kanan yang menyimbolkan penolakan memberikan komentar.
Tatkala Tribun masih mencoba menanyakan keadaan menteri, dari meja resepsionis di lantai enam tersebut yang jaraknya hanya sekitar 5 meter dari pintu lift, terdengar teriakan dari seorang sekuriti wanita, yang memerintahkan perawat yang mendorong Maaruf supaya tidak menggunakan lift tersebut.
Seraya melarang si perawat, perempuan berambut pendek dan bertubuh gempal tersebut, juga melarang Tribun untuk mendekati Maaruf. Mendengar teriakan tersebut, si perawat tampak kebingungan dan tak lama terjadi percakapan antara mereka di depan lift. Si perawat tetap membawa Maaruf dengan lift yang ada seraya mangatakan, Maaruf akan dibawah ke ruang pemeriksaan.
Tak lama setelah Maaruf menghilang di dalam lift, sekuriti tersebut sempat komplain dengan Tribun yang mencoba mendekati menteri. “Saya kan sudah cakap, tidak bisa Anda (Tribun) menemui keluarga. Mengapa Anda degil sangat. Ini ruang privaci. Kami akan dikomplain ibu (istri Maaruf) kalau tahu ada wartawan masuk sini. Sekarang saya minta Anda tinggalkan rumah sakit ini. Ibu akan berfikiran rumah sakit ini tidak bisa menjaga privaci dengan Anda datang kesini,” kata sekuriti tersebut dalam logat Melayu.
Selama kurang lebih sepekan dirawat di Mount Elizabeth, Maaruf dijaga cukup ketat. Tidak seorang pun diperkenankan menemuinya tanpa persetujuan anggota keluarga. Selain ditemani anak kedua dan menantunya, Maaruf juga didampingi sang istri dan seorang ajudan bernama Budi.
Namun ketika Maaruf dibawah ke ruang pemeriksaan, sang istri tak tampak menemaani. Menurut seorang perwakilan dari Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Ny Maaruf sedang dimassage karena kecapean.
Perwakilan dari KBRI tersebut ditemui Tribun sesaat sebelum ia menemui Ny Maaruf. “Saya mau ketemu ibu menteri. Saya dari KBRI. Katanya ibu menteri mau dipijat dan saya yang mau mijat,”kata wanita berjilbab tersebut.
Sebelum mendampingi Maaruf ke ruang pemeriksaan, menantu keduanya sempat berbincang pada Tribun. Menurut lelaki yang ketika itu menggunakan kaos berkerah warna putih, mertuanya sudah sekitar seminggu di rawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth.
Selama menjalani pengobatan, katanya, Maaruf menunjukan tanda-tanda peningkatan kesehatan yang cukup lumayan ketimbang saat berada di Jakarta. “Batak sekarang jauh lebih sehat daripada ketika di Jakarta. Sudah bisa bicara kok,”ujarnya.
Saat ditanya bagaimana perasaan Maaruf ketika Presiden SBY tidak mengganti jabatannya sebagai menteri dalam negeri, pria bertubuh tegap itu mengatakan,”Bapak biasa-biasa saja. Bagi Bapak jabatan itu amanah dan pekerjaan. Tetap jadi menteriatau tidak, tidak masalah.”

Harga Kamarnya Satu Malam Rp 41,76 Juta
Di kalangan para pegawai rumah sakit Mount Elizabeth Singapura, Maaruf ternyata cukup dikenal. Ini terbukti ketika Tribun menanyakan keberadaan (nomor kamar) Maaruf kepada petugas bagian informasi, ia langsung memberitahu kalau Maaruf dirawat di kamar Royal Suite lantai enam, nomor 6018. Keberadaan Maaruf juga diketahui beberapa petugas sekuriti lantai dasar rumah sakit tersebut.
Selama kurang lebih sepekan dirawat di RS Mount Elizabeth, Maaruf menempati kamar paling mewah dengan kelas Royal Suite Entire Suite. Data yang dihimpun Tribun dari bagian administrasi rumah sakit, di lantai enam hanya terdapat satu ruangan Royal Suite.
Harga kamar tersebut satu malamnya 7.200 dolar Singapura atau sekitar Rp 41,76 juta (kurs Rp 5.800 per dolar Sing). Jika tujuh hari dirawat, biaya kamarnya mencapai Rp 292,32 juta. Biaya tersebut belum termasuk obat-obatan, terapi, pemeriksaan, dan biaya dokter.
Di dalam ruangan Royal Suite Entire Suite, terdapat beberapa fasilitas tambahan. Yakni, ruang konferensi untuk rapat dengan kapasitas enam orang, ruangan makan, ruang tunggu tamu (lobi). Pasien yang dirawat di Royal Suite Entire Suite, diberikan fasilitas tempat tidur untuk satu orang penndamping, gratis. Sementara jika pendampingnya lebih dari satu orang, maka akan dikenakan biaya tambahan. Si pasien, juga diberikan satu orang perawat khusus yang siaga 24 menjaga. (sri murni)

Mengenal Kejahatan Pencucian Uang

Kasus Batam Terbesar di Indonesia

TAHUN-tahun terakhir, kata pencucian uang atau money loundry kian akrap di telinga. Sebab kejahatan yang termasuk baru ini, kian marak terjadi di Indonesia dan telah banyak kasusnya terbongkar dan beberapa diantaranya telah dijatuhi hukuman. Dari kasus yang ada, ternyata Batam menduduki peringkat pertama jumlah transaksi keuangan yang mencurigakan.
Dari laporan yang disampaikan Hatief Hadikoesoemo selaku Direktur Pengawas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, mulai 2001 sampai dengan Desember 2007 lalau, pihaknya telah menerima 12.624 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dari seluruh Indonesia. Dan khusus di  2007 jumlah LTKM-nya 5.831.
Dari jumlah tersebut, pelaporan yang paling banyak dilakukan bank-bank swasta (4414 LTKM), bank pemerintah (3417 LTKM), bank perkreditan rakyat (2.630 LTKM), bank asing (1156), dan asuransi, dana pensiun, manager investasi sebanyak 597 LTKM. Sementara lebihnya berasal dari bank joint venture, bank rural, perusahaan sekuritas, lembaga keuangan, dan pedagang valuta asing.
“Sekian LTKM yang kami terima, kami pelajar. Dan sebanyak 533 LKTM telah kami serahkan kasusnya kepada pihak berwajib untuk ditindak secara hukum. Dari data tersebut, sebanyak 8 kasus memang murni tindakan pencucian uang dimana pelakunaya sudah dijatuhi hukuman,”terang Hatief di hadapan peserta Sosialisasi dan Diskusi Panel Pedagang Valuta Asing (PVA) Berizin Cegah Money Loundry di ball room Panorama Regency, Selasa (13/2).
Beragam modus yang bisa dilakukan para pelaku tindakan money loundry. Salah satunya membawa uang tunai melalui pelabuhan. Modus ini sangat sering terjadi di Batam dan telah menempatkan kota industri ini sebagai kota tertinggi jumlah transaksi keuangan mencurigakannya yakni sebanyak 1.219 LKTM.
Apa dan bagaimana money loundry tersebut? Berikut pemaparan Hatief dalam sosialiasi yang ditaja Bank Indonesia Batam dan dihadiri para pelaku industri keuangan seperti bank, PVA, perusahaan sekuritas, asuransi, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis pariwisata.
Sesuai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasal 1 angka 1 telah didefenisikan pencucian uang itu adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harga kekayaan yang sah.
Dengan defenisi tersebut jelas bahwa tindakan apapun yang bersumber dari dana yang tidak sah seperti hasil korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, perdagangan orang (trafficking), judi, obat bius, perampokan, dan tindakan pidana lainnya, termasuk dalam tindakan pidana pencucian uang. (sri murni)

Uang Diputar di Banyak Bank

BERAGAM cara dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang (money loundry) agar uang yang didapatkan secara tidak sah bisa dianggap seolah-olah sah. Hatief Hadikoesoem selaku Direktur Pengawas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, memaparkan ada tiga mekanisme proses pencucian uang.
Pertama, setelah pelaku mendapatkan uang secara tidak sah yang bisa bersumber dari penyuapan, korupsi, penyelundupan barang, penyelundupan manusia, perdagangan manusia (trafficking), perdagangan narkoba, perampokan, perjudian, dan tindakan lain yang melanggar hukum, pelaku akan menempatkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan.
Penampatan bisa dilakukan di bank, baik bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank perkreditan rakyat, bank asing, bank rural, maupun bank joint venture. Uang juga bisa ditempatkan di perusahaan sekuritas dan pasar modal dengan membeli saham-saham. Bisa pula di lembaga keuangan, asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi.
Biasanya pelaku tidak menempatkan uang tersebut di satu tempat, melainkan dibagi-bagi ke beberapa tempat. Jangka waktu penempatan biasanya juga tidak lama karena akan mudah dilacak. Setelah beberapa saat ditempatkan, uang tersebut langsung akan dipindahkan ke tempat-tempat penyimpanan lain dalam banyak bentuk transaksi keuangan. Tujuannya, agar asal usul uang tersebut sulit dilacak (audit trail). Proses pemindahan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks inilah yang disebut proses layering.
Proses ketiga adalah integration yang memiliki pengertian mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga bisa digunakan dengan aman. Sehingga pelaku bisa dengan mudah berkelit dan lepas dari pelacakan tindak pidana pencucian uang.
Selain menggunakan ruang lingkup bisnis keuangan, agar uang haram yang didapat dianggap seolah-olah sah, pelaku biasnya membelanjakan uangnya untuk produk-produk mahal, seperti properti, mobil, motor, dan lainnya. Tidak jarang, pelaku juga menginvestasikan uang tersebut dalam bisnis di sektor ril seperti membuka usaha industri atau membantu permodalan di perusahaan-perusahaan.
“Proses transfer dana ini tidak hanya berlangsung di bank-bank dalam satu negara melainkan juga ke bank-bank luar negeri,”ujar Hatief. (sri murni)

Harus Curigai Transaksi Besar

KERJASAMA lembaga-lembaga keuangan seperti bank, pedagang valuta asing, perusahaan asuransi, sekuritas, manajer investasi, dan dana pensiun sangat penting untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.
Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, telah menetapkan agar lembaga-lembaga keuangan teliti dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan.
Hatief Hadikoesoem selaku Direktur Pengawas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia menjelaskan, setiap lembaga keuangan di atas wajib membuat laporan transaksi keungan mencurigakan (LTKM), laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) dan laporan pembawaan uang tunai (LPTU) atau cross border cash carrying yang biasanya dilakukan bea dan cukai.
“LTKM harus dibuat kalau ada transaksi yang tidak wajar. Misalnya mentransfer dana dalam jumlah besar, membuka deposito dalam jumlah besar, dan tindakan lain dari nasabah yang di luar kebiasaannya,”ungkap Hatief.
Beberapa ciri transaksi tidak wajar diantaranya, nasabah melakukan transaksi yang menyimpang dari karakteristik atau pola kebiasaan transaksi. Misalnya, menyetorkan uang deposito dalam jumlah cukup besar. Ketika ditanya untuk mengisi prosedur informasi nasabah, biasanya ia berkelit dan tidak mau diketahui sumber dana tersebut.
Padahal, untuk bank dan PVA sudah ditentukan menggunakan prinsip know you costumer  (KUC) yang intinya menanyakan informasi kepada nasabah tentang asal dan kegunaan dana nasabah.
“Kalau ada nasabah atau calon nasabah yang mau menyimpan uang dalam jumlah besar kemudian dia menolak memberikan informasi sumber uang tersebut dan memilih untuk tidak menyimpan uang di bank, itu patut dicurigai. Bank jangan asal menerima dana. Mentang-mentang ada orang membawa banyak uang, kemudian begitu saja menerimanya tanpa mengetahui informasi asal uang tersebut,”pinta Hatief.
Jika menemukan nasabah yang seperti itu, lanjut Hatief, bank harus segera membuat LTKM dan melaprokan kepada PPATK. Pelaporan dibuat paling lambat tiga hari kerja setelah kejadian. Sementara, kecurigaan juga perlu dilakukan untuk transasi keuangan tunai.
Misalnya, seseoang menukar uang rupiah atau mata uang asing di PVA dalam jumlah komulatif Rp 500 juta ke atas, baik dilakukan satu kali maupun berulang-ulang. Transaksi bisa berupa penerimaan uang di rekening bank, penyetoran, penitipan baik yang dilakukan dengan uang tunai atau surat berharga seperti traveller cheque, cek, maupun bilyet giro. Pelaporan transaksi uang tunai ini harus dilakukan paling lambar 14 hari kerja setelah kejadian.
Sedangkan untuk pembawaan uang tunai ke luar negara RI, hanya diperbolehkan dalam jumalh tidak sampai Rp 100 juta. Jika melebihi jumlah tersebut, si pembawa uang diharuskan membuat laporan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan Ditjen BC diwajibkan melaporkan kejadian tersebut kepada PPATK paling lambat lima hari setelah kejadian. (sri murni)

Its ME